pajak penerangan jalan. bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. pajak penerangan jalan

ABSTRAK: Untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3), Pasal 56, dan Pasal 57 PP No. Menimbang : a. BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN PENETAPAN Pasal 9 Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. 6. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,. Contoh Penghitungan Pajak Penerangan Jalan. 21. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; k. Tarif pajak reklame yang ditetapkan adalah sebesar 25%. Kholidah,MM selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. No. Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021. PAJAK PENERANGAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGGAI, Menimbang : a. 4/2020 Kab. Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri Doni Pradana| 14. . lambat 1 x 24 jam. 6. Pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, Pemotong Pajak, dan pemungut pajak yang. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi JawaPajak Reklame 5. Efektivitas pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota padang tahun 2013 sampai dengan 2017 berada pada interval (44,96-51,20%) termasuk kedalam. PAJAK DAERAH (11) PEMERINTAH kabupaten/atau kota memiliki kewenangan untuk memungut pajak penerangan jalan. 33 Tahun. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 1/4/22, 11:27 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBDPajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Kata kunci: penerangan jalan umum, SNI 2008, investasi Abstract The infrastructure of the public street lighting in Sragen district is still not evenly. Pasal 10 Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik. Dimana hasil PPJ tersebut merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai daerah, termasuk pemasangan dan pemeliharaan serta pembayaran rekening PJU sesuai kemampuan Pemerintah Kota. Pajak Penerangan Jalan dengan tarif 3 persen; f. PEMBAHASAN Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah PT. To avoid28. Pengguna 900 Watt 4% (empat persen); 3. AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT. 65 tahun 2001 Bab X yaitu maksimal 10% dari rekening listrik wajib pajak penerangan jalan. Labuan Bajo, 08 Desember 2021 – Menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember 2021, PT PLN (Persero) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengintegrasikan modul Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJ) ke dalam aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA). Lihat selengkapnyaApa itu pajak penerangan jalan? Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Perdata Khusus 41964. Metode(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik. (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. 14. 2. Catatan:Pemungutan Pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik. 28 Tahun 2009 tentang Pajak. Mengingat : 1. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. 9. penerangan jalan menunjukan hasil telah mencapai 50% pengalokasiannya dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi untuk sistem pembukuan dana earmarked tax sendiri belum ada pembukuan secara khusus tentang earmarking tax penerangan jalan. Diantaranya, pajak hotel, restoran, hiburan reklame, penerangan jalan umum, parkir, air bawah tanah, sarang burung wallet, mineral bukan logam dan batuan, bea perolehan. PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA SURAKARTA SKRIPSI Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk meraih gelar Sarjana. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara. Pajak Penerangan Jalan; CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2011. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. Aceh Singkil 01. Penelitian ini menggunakan data sekunder periode 2001-2009. Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan termasuk salah satu jenis Pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; c. 2 Perumusan Masalah Berdarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat. Besarnya penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan, maka pajak ini dapat dikategorikan sebagai pajak daerah yang memiliki penerimaan yang potensial dan produktif. (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi. 14 tahun 2011 tentang pajak daerah. CATATAN: Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020. Dasar aturan ditetapkan di Provinsi DKI Jakarta adalah dengan Perda No. 10. bahwa dengan pembentukan Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 perlu dibuat Peraturan Daerah ; b. Qanun NO. 8. 19, memformulasikan strategi jangka panjang terkait pengelolaan emisi gas rumah kaca rendah hingga tahun 2050. (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik. 23. Kampar mengucapkan terimakasih pada wajib pajak yang telah menunaikan kewajibannya dengan membayar pajak daerah tepat waktu sebelum jatuh tempo, ayo bangun kabupaten kampar jadi lebih baik lagi Kepala. Besaran PPJ sebaiknya ditetapkan sesuai dengan kemampuan masyarakat dan kebutuhan biaya pengelolaan PJU oleh Pemda. JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah sedang merancang ketentuan khusus mengenai pemungutan pajak penerangan jalan (PPJ) setelah tanggal 12 Desember 2021. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006-2013 Tahun Realisasi PPJ (Juta Rupiah) Realisasi PAD (Juta Rupiah) Kontribusi % 2006 1. 13. Dec 9, 2020 · Pasalnya, frasa ‘penerangan jalan’ pada PPJ dinilai ambigu apakah itu merujuk pada objek pajak atau alokasi pembelanjaan dana dari pengenaan pajak. Penerangan Jalan yang dimaksud dengan Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. lambat 1 x 24 jam. 02. 0169 simki. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diantaranya berupa asbes, batu tulis, batu kapur, gips, kaolin,. Non-PLN. G. 17 Tahun 1997; UU No. Jenis pajak di atas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerahnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :. (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN. Dalam hal pemungutan pajak penerangan jalan, DPKD bekerja sama dengan Perusahaan Listrik. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pandapatan daerah yang sangat penting dalam. com—Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menjadi nomenklatur pajak baru yang ditentukan pada UU HKPD. Pajak Penerangan Jalan telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan; Mengingat: 1. “Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah DiContoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan sebagainya. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan Dalam menyelenggarakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pemerintah. KPBU – Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha. JAKARTA, DDTCNews—DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk segera menggelar rapat paripurna dan mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait dengan pajak daerah dalam waktu dekat ini. ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 46. Perusahaan Listrik Negara (P ersero) yangPajak Reklame 41105. Jun 30, 2020 · Maka, penghitungan pajak penerangan jalannya adalah: Rumus: Tarif pajak x DPP. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Pajak Penerangan Jalan membiayai pengeluaran rutin dan atau ; (2) merupakan salah satu elemen dari Pajak Daerah perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber pendapatan daerah yang dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) penting guna membiayai penyelenggaraan non-migas masing-masing daerah. ABSTRAK: Pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenis pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, sehingga dalam rangka mendukung pelaksanaan yang terkait dengan pemungutannya perlu disusun ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. 29. 17. Untuk Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen). (Bsi)Tagihan pajak penerangan jalan daerah Kabupaten Sragen sebesar 1,5% dengan perjanjian bahwa biaya investasi terselesaikan pada tahun ke-25. 10. 4. Pasal 3 (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah Jumlah nominal hasil pemasukan pajak pendapatan daerah yangberhasil diperoleh oleh Kota Bandung pada Pada Periode 2007-2011. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D. Pajak Penerangan Jalan, yang selanjutnya di sebut Pajak, adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik , baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain; 10. 1. co. bahwa pengaturan tentang Pajak. Menurut MK jika frasa penerangan jalan merujuk. tinggi ada padalah sektor Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan JalanPPJ. Muaro Jambi No. Pajak sarang burung walet; j. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Hiburan; d. Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Sep 23, 2012 · Pajak penerangan jalan (ppj) merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi urusan atau kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan oleh pemerintah melalui UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota; b. Indonesia, Kota Bekasi. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai DPP: Rp10. Tarif pajak: 4%. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang dapat dikenakan pajak. ADE SARIP HIDAYAT Pembina Utama Muda NIP. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten. 2012. tinggi ada padalah sektor Pajak Penerangan Jalan. Dasar Hukum Penerangan Jalan di Kota Semarang mempunyai payung hukum dalam pemungutannya sebagai berikut: 1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang. Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak Daerah. Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Cara perhitungan Pajak Penerangan Jalan = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan = Nilai Jual Tenaga Listrik x Tarif Pajak Penerangan Jalan. F. pajak penerangan jalan; pajak hotel; pajak parkir, dan; pajak hiburan. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak parkir; h. Pajak Penerangan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . id, DPRD DKI Resmi Revisi Perda Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir, 7 September 2020; 5. bahwa pajak daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; b. RPP PBJT-TL menjelaskan bahwa pemerintah wajib mengembalikan pemungutan pajak penerangan jalan setelah 12 Desember 2021 kepada konsumen,. Pengertian Pajak Penerangan Jalan; Baca Juga Sadari Manfaat dan Cara Uji Emisi Kendaraan. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Jan 2, 2023 · Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian Perda mengenai pemungutan pajak penerangan jalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini melalui penyusunan Perda mengenai Pajak dan retribusi daerah paling lambat tanggal 5 Januari 2024. 3. PPJU ini menjadi pungutan pajak yang dikenakan kepada pelanggan PLN sebagai salah satu. 790. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. e. 10. Raperda yang bakal segera disahkan tersebut antara lain raperda perubahan atas Perda No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu. Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a. 15/2010 tentang pajak. PLN (Persero) E ast Java. Pajak Sarang Burung Walet 41110. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh. 7, LD. Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen). Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, (seperti PLN) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik 7. Pajak daerah yang diintegrasikan diantaranya pajak penerangan jalan, parkir, pajak hotel, restoran hingga hiburan. 8. Pidana Umum 825409. 8. 8. B. Pajak Penerangan Jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah juga mengatur mengenai pihak yang melakukan penghitungan dan pemungutan pajak penerangan jalan. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pajak Penerangan Jalan. Untuk mecapai pembangunan yang mandiri, maka pemerintah daerah perlu didukung kemampuan yang baik salah satunya dengan cara pemungutan pajak daerah yang maksimal. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Salah satu jenis pajak daerah di. Besarnya bervariasi tergantung pada Peraturan Daerah (Perda) setempat. Pajak Hotel. Tarif pajak yang dikenakan untuk pelayanan sosial yang menggunakan daya 220 VA sampai dengan 200 kV mencapai 3%, sedangkan pengguna di atas daya 200 kVA tarifnya mencapai 4%. 12. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,. Tarif. bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas. Dasar aturan ditetapkan di Provinsi DKI Jakarta adalah dengan Perda No. 193. Sebelumnya, perlu diketahui, pajak penerangan jalan adalah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2 ) huruf e dan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. 02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air. Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan Non Pelanggan PLN, dan Pendapatan Asli Daerah. 03 Kab. 8. 14 Tahun 2002; UU No. Terkait dengan pemajakan penggunaan listrik produksi sendiri, MK memandang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Makalah Pajak Penerangan Jalan 2 | PDF. No. 28. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pasal 6 (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank/Pos Tempat. ” Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ kota merupakan bagian dari daerah otonom, makapajak penerangan jalan secara keseluruhan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan pengecuali pada tahun 2016 yang mengalami penurunan sebesar 4,97%. Pajak Penerangan Jalan. Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.